Ketua AMPDT Ambrin BW Simbolon: Jika Terbukti Langgar, PT Gunung Hijau Mega Harus Dicabut Izinnya

Posted by

Medan // Kennedynews.id

Kamis (23/07/2026) – Kabar dari kawasan Danau Toba kembali mencuat. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan permasalahan pengelolaan lingkungan oleh PT Gunung Hijau Mega. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian kawasan Danau Toba yang dinilai harus dijaga melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Ketua Sekawasan Danau Toba AMPDT, Ambrin BW Simbolon, menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan. Menurutnya, seluruh aspek pengelolaan lingkungan perusahaan perlu diuji, mulai dari kepatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), hingga pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan .

AMPDT Minta 3 Dinas LH Turun ke Lapangan

AMPDT secara khusus meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan. Organisasi tersebut menilai dokumen lingkungan tidak cukup hanya tersedia secara administratif, tetapi juga harus dibuktikan implementasinya sesuai kondisi nyata di lokasi operasional perusahaan.

Soroti Limbah Kapal Feri dan Limbah B3

Selain kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, AMPDT juga menyoroti pengelolaan limbah yang berasal dari dua kapal feri operasional PT Gunung Hijau Mega. Organisasi itu meminta pemerintah memastikan sistem pengelolaan dan pembuangan limbah toilet kapal telah memenuhi standar yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem Danau Toba.

Tak hanya itu, AMPDT juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan guna memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan perlindungan lingkungan hidup .

Ambrin: Bukan Menghakimi, Tapi Uji Dugaan

Ambrin menegaskan, langkah yang ditempuh AMPDT bukan bertujuan menghakimi perusahaan, melainkan mendorong seluruh dugaan yang berkembang di tengah masyarakat diuji melalui mekanisme hukum dan pengawasan resmi.

“Kami meminta seluruh instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, profesional, dan transparan terhadap pengelolaan lingkungan PT Gunung Hijau Mega. Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, hasilnya harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana lingkungan hidup, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ambrin.

Investigasi Lapangan untuk Jawab Kekhawatiran Masyarakat

Menurut AMPDT, investigasi lapangan penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan di kawasan Danau Toba .

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, AMPDT menyatakan akan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Namun apabila dalam waktu yang dinilai wajar tidak ada langkah konkret, organisasi itu memastikan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumut.

Ancaman Pencabutan Izin

AMPDT menegaskan, apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha atau terbukti terjadi pencemaran lingkungan berdasarkan hasil penyelidikan aparat yang berwenang, maka pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pencabutan izin dan penghentian operasional PT Gunung Hijau Mega apabila dasar hukumnya terpenuhi .

Hak Konstitusional Masyarakat

Organisasi itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk mengawasi perlindungan lingkungan hidup, mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menjaga kelestarian Danau Toba bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Apresiasi Kennedynews.id

Kennedynews.id mengapresiasi langkah AMPDT yang terus mengawal kelestarian Danau Toba. Kawasan Danau Toba adalah aset nasional yang harus dijaga bersama. Kami berharap pemerintah dan instansi terkait segera merespons tuntutan ini dengan melakukan pemeriksaan yang profesional dan transparan.

Semoga hasil pemeriksaan nantinya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan kelestarian Danau Toba tetap terjaga.

(Jhon.Ndr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *