Nias Barat // kennedynews.id
17/10/2026—Gelombang keresahan dan kekecewaan mendalam tengah melanda warga Kabupaten Nias Barat. Intensitas pemadaman listrik yang dinilai tidak beraturan dan tanpa pemberitahuan resmi dari pihak PT PLN (Persero) telah merugikan masyarakat secara material maupun non-material. Menanggapi jeritan dan penderitaan warga yang semakin memuncak, Kennedy News menyampaikan seruan terbuka untuk memohon perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat agar segera mengambil tindakan konkret dan mengevaluasi kinerja layanan kelistrikan di daerah tersebut.
Dampak Nyata dan Kerugian Masyarakat
Pemadaman listrik yang berulang dan berlangsung lama di berbagai wilayah Nias Barat tidak hanya melumpuhkan aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi mematikan denyut perekonomian lokal:
Kelumpuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM): Banyak pelaku usaha ritel, bengkel, industri rumah tangga, hingga sektor kuliner yang terpaksa gulung tikar sementara atau mengalami penurunan omzet secara drastis akibat tidak adanya kepastian arus listrik.
Kerusakan Alat Elektronik: Pemadaman yang terjadi secara mendadak dan berulang kali merusak berbagai barang elektronik milik warga tanpa adanya jaminan kompensasi atau ganti rugi. Gangguan Layanan Publik dan Pendidikan: Akses komunikasi, pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat desa/kecamatan, serta proses belajar-mengajar berbasis digital menjadi terhambat.
”Masyarakat membayar kewajiban mereka tepat waktu, namun hak mendapatkan pelayanan listrik yang layak dan stabil justru diabaikan. Kondisi ini sangat menyengsarakan,” ungkap salah satu perwakilan warga Nias Barat.
Poin Tuntutan dan Imbauan Kepada Pemkab Nias Barat Melalui rilisan pers ini, didesak langkah diplomasi dan evaluasi tegas dari jajaran pimpinan daerah: Panggilan Audiensi Darurat: Pemkab Nias Barat diharapkan segera memanggil pimpinan PT PLN (Persero) UP3/ULP terkait untuk meminta penjelasan resmi, peta jalan pembenahan infrastruktur, dan transparansi penyebab gangguan. Pembentukan Posko Pengaduan & Layanan Darurat: Meminta Pemkab memfasilitasi posko atau saluran aduan khusus masyarakat agar keluhan kelistrikan daerah dapat terdata dan ditindaklanjuti secara sistematis. Jaminan Kepastian Pasokan Listrik: Pemerintah daerah diharapkan mampu mendesak pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan pusat guna memperkuat keandalan pasokan energi di Kepulauan Nias, khususnya daerah pemekaran seperti Nias Barat.
Pernyataan Penutup Akses terhadap listrik yang stabil bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang menopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kennedy News berharap Pemerintah Kabupaten Nias Barat hadir di tengah-tengah penderitaan rakyatnya dan bertindak sebagai jembatan yang kuat demi menghadirkan solusi permanen atas persoalan krisis listrik ini.
Penulis: S. Gulo
Editor: Admin
Tinggalkan Balasan