NIAS UTARA // kennedynews.id
Masyarakat Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan penghubung antar-kabupaten yang kian memprihatinkan. Jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat tersebut dinilai terabaikan, meski telah berulang kali masuk dalam komitmen pimpinan daerah sejak era awal pemekaran Kepulauan Nias Jum’at (31/07/2026)
Akses lintas perbatasan ini membentang dari Kecamatan Moro’o (Nias Barat) melintasi Desa Siwawo, Desa Gunung Tua, Desa Hilisebua, Desa Harefanaese hingga melintasi Kecamatan Alasa menuju Ibukota lotu kabupaten Nias Utara. Jalur tersebut merupakan urat nadi utama sekaligus satu-satunya jalan alternatif yang menopang lalu lintas perekonomian dan mobilitas harian warga setempat.
Secara historis, gagasan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil ini telah digaungkan sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, S.H. (Ama Melvin Baeha), bersama Khenoki Waruwu yang kala itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias dari Fraksi Partai Pelopor. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret maupun alokasi perbaikan nyata dari pemerintah daerah.
Dampak Nyata Terhadap Perekonomian dan Akses Publik
Pembiaran kondisi jalan tanpa sentuhan pembangunan ini memberikan dampak negatif yang signifikan dan berkepanjangan bagi warga desa:
Lumpuhnya Efisiensi Ekonomi: Terhambatnya jalur distribusi hasil bumi dan logistik antar-kabupaten menyebabkan melonjaknya biaya transportasi barang dan hasil pertanian.
Keterbatasan Akses Layanan Dasar: Rusaknya akses jalan menyulitkan warga saat membutuhkan pertolongan medis darurat, keberlangsungan pendidikan anak-anak, hingga akses menuju pusat pemerintahan.
Komoditas Politik Berulang: Isu perbaikan jalan ini dinilai sering dimanfaatkan menjelang agenda politik daerah, namun meredup kembali tanpa adanya eksekusi fisik di lapangan.
Desakan Kepada Pemerintah Daerah dan Pusat
Menyikapi kondisi tersebut, tokoh dan warga masyarakat di beberapa desa terdampak mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga kementerian terkait untuk segera mengambil langkah nyata.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak menutup mata. Jalur ini adalah urat nadi perekonomian kami. Pembangunan jalan penghubung ini bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan mendesak demi menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar salah seorang perwakilan tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat menuntut adanya koordinasi lintas wilayah serta percepatan penganggaran infrastruktur agar ketimpangan pembangunan di kawasan terpencil Kepulauan Nias dapat segera teratasi.
Penulis : T. Waruwu
Editor : Admi
Tinggalkan Balasan