Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Medan Mengedepankan Komunikasi, Kekeluargaan, dan Pemenuhan Kompensasi Pekerja
MEDAN — Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak selalu harus berakhir di meja Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan pekerja dapat menjadi jalan untuk menemukan solusi yang lebih cepat, konstruktif, dan tetap menghormati hak kedua belah pihak.
Prinsip tersebut menjadi pendekatan yang dikedepankan Kristonova Siahaan,S.H., selaku legal pada salah satu perusahaan pemberi kerja di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam menangani persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan berakhirnya masa kontrak seorang pekerja.
Dalam perkara tersebut, seorang pekerja yang telah menjalani hubungan kerja selama kurang lebih dua tahun mempermasalahkan haknya setelah masa kontrak berakhir. Salah satu pokok yang dibahas adalah pemberian kompensasi setelah berakhirnya hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja.
Alih-alih membawa persoalan tersebut langsung ke tahapan perselisihan yang lebih panjang, penyelesaian ditempuh dengan mengutamakan mekanisme bipartit, yakni komunikasi dan perundingan antara pekerja dan pihak perusahaan.
Bagi Kristonova, pendekatan tersebut bukan sekadar upaya menghindari perselisihan, tetapi juga menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung.
Komunikasi yang berlangsung secara baik akhirnya membuka ruang penyelesaian. Pekerja mendapatkan hasil dari tuntutannya berupa kompensasi setelah berakhirnya kontrak kerja selama kurang lebih dua tahun.
Komunikasi Menjadi Kunci
Dalam praktik hubungan industrial, perbedaan pandangan antara pekerja dan perusahaan merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu harus berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila masing-masing pihak bersedia membuka ruang dialog.
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Kristonova dalam menjalankan tugasnya sebagai legal perusahaan.
Ia menilai penyelesaian secara bipartit dan kekeluargaan dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan maupun pekerja untuk memahami persoalan secara lebih utuh. Dengan komunikasi yang baik, masing-masing pihak dapat mencari titik temu tanpa mengesampingkan kepentingan maupun hak pekerja.
Dalam proses penyelesaian tersebut, pihak Dinas Tenaga Kerja juga turut memberikan ruang mediasi bagi perusahaan dan pekerja.
Dalam kutipan koresponden kami bahwa Kristonova,SH menyampaikan apresiasinya terhadap peran tersebut :
“Saya mengapresiasi pihak Dinas Tenaga Kerja yang sudah memediasi antara kami pihak perusahaan dengan pihak buruh, dan tetap mengacu kepada penyelesaian masalah ini secara bipartit dan kekeluargaan.”
Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan yang ingin dikedepankannya: persoalan hubungan kerja dapat dibicarakan terlebih dahulu melalui mekanisme yang memungkinkan perusahaan dan pekerja mencari penyelesaian bersama.
Hak Pekerja Tetap Menjadi Perhatian
Yang menarik dari penyelesaian ini adalah adanya titik temu antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja.
Setelah melalui komunikasi dan proses penyelesaian, pekerja akhirnya memperoleh kompensasi setelah kontrak kerja berakhir. Dengan demikian, tuntutan pekerja tidak berhenti pada perdebatan, tetapi menghasilkan penyelesaian konkret bagi pihak yang bersangkutan.
Pekerja juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada perusahaan atas bantuan dan penyelesaian yang diberikan setelah masa kontraknya berakhir.
Bagi pekerja tersebut, penyelesaian secara bipartit menjadi pilihan yang memungkinkan persoalan diselesaikan tanpa harus dilanjutkan hingga proses PHI.
Pilihan itu sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi dalam hubungan industrial. Ketika perusahaan dan pekerja memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka, persoalan yang semula berpotensi berkembang menjadi perselisihan dapat diarahkan menuju penyelesaian.
Bukan Sekadar Soal Menang atau Kalah
Sebagai legal perusahaan, Kristonova melihat penyelesaian persoalan ketenagakerjaan bukan semata-mata persoalan mengenai siapa yang menang atau kalah.
Menurut pendekatan yang diterapkannya, perusahaan tetap perlu memperhatikan kepentingan dan hak pekerja, sementara pekerja juga memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutannya melalui mekanisme yang tersedia.
Dalam konteks tersebut, bipartit menjadi salah satu pilihan penting karena mempertemukan kedua pihak secara langsung.
Penyelesaian secara kekeluargaan juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara pekerja dan perusahaan. Persoalan mengenai berakhirnya masa kontrak tidak harus meninggalkan konflik berkepanjangan apabila kedua belah pihak memiliki itikad untuk menyelesaikannya.
Pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa seorang legal perusahaan tidak hanya berhadapan dengan aturan hukum dan dokumen, tetapi juga dengan persoalan manusia dan hubungan kerja yang membutuhkan komunikasi.
Bagi Kristonova Siahaan, S.H., pendekatan hukum tetap penting, tetapi penyelesaian yang baik adalah ketika aturan, kepentingan perusahaan, dan hak pekerja dapat ditempatkan dalam ruang dialog yang seimbang.
Penyelesaian yang ditempuh melalui jalur bipartit tersebut pada akhirnya memberikan hasil bagi pekerja sekaligus memungkinkan perusahaan menyelesaikan persoalan tanpa harus berlanjut ke PHI.
Di tengah dinamika hubungan industrial yang terus berkembang, pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi dan musyawarah masih memiliki peran penting. Ketika pekerja dan perusahaan bersedia duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, serta mencari jalan keluar, penyelesaian perselisihan dapat diarahkan pada hasil yang lebih konstruktif.
KENNEDY NEWS | MEDAN, SUMATERA UTARA
Tinggalkan Balasan