SEMARANG // Kennedynews.id
Dewan Pimpinan Wilayah LSM Pedang Keadilan Perjuangan Provinsi Jawa Tengah atau DPW LSM PKP Jateng mengambil langkah resmi. Jajaran pengurus DPW mengirim surat secara serentak ke 5 lembaga negara strategis.
Surat tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, dan Gubernur Jawa Tengah
Ketua DPW LSM PKP Jateng menegaskan, pengiriman surat ini merupakan bentuk pengawalan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Fokus utama surat meliputi:
1.Mendesak proses hukum yang transparan, tanpa tebang pilih.
2.Mengawal penggunaan anggaran dan kebijakan publik di Jateng.
3.Membangun komunikasi kelembagaan antara elemen masyarakat sipil dengan Kejati, PT, Polda, Kodam, dan Pemprov.
Surat resmi tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW LSM PKP Jateng beserta sekretaris. Tembusan juga disampaikan ke DPP LSM PKP dan DPD se-Jawa Tengah.
“Kami hadir bukan untuk gaduh, tapi untuk mengawal. Negara ini milik rakyat. Maka rakyat berhak mengawasi. Surat ini adalah pintu masuk dialog konstitusional dengan 5 pilar utama di Jateng,” tegas Ketua DPW LSM PKP Jateng,Siti Nurjanah.
Langkah DPW LSM PKP Jateng ini diharapkan menjadi preseden baik. Bahwa kontrol sosial harus berjalan dalam koridor hukum, etika, dan data.
DPW LSM PKP Jateng yang beralamat di Jl Taman Bougenvil C1 No.22 Graha Taman Bunga Kedungpane Semarang,Jawa Tengah menyatakan siap duduk bersama jika kelima lembaga mengundang untuk audiensi terbuka.
Penulis : Mochamad ashari
Tinggalkan Balasan