NIAS BARAT // Kennedynews.id
Warga Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, mempertanyakan kriteria serta transparansi penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat (26/08/2026).
Sorotan publik ini mencuat setelah ditemukannya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam pendataan calon penerima bantuan di wilayah tersebut. Salah satu kasus nyata dialami oleh Hezisokhi Waruwu, warga Desa Lologolu. Kondisi fisik kediamannya tergolong sangat memprihatinkan dan amat layak masuk dalam kategori penerima bantuan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, nama Hezisokhi Waruwu sebelumnya telah terdaftar dalam verifikasi awal. Yang bersangkutan bahkan telah menyelesaikan tahapan administrasi hingga menandatangani formulir kelayakan KPM di atas materai. Namun, saat pengumuman daftar akhir penetapan penerima BSPS dirilis, namanya mendadak hilang dari daftar penerima.
Sebaliknya, warga menilai terdapat sejumlah unit rumah di Desa Lologolu yang secara kondisi fisik tergolong mampu/layak huni, tetapi justru lolos dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Atas kondisi ini, perwakilan masyarakat Desa Lologolu menyampaikan poin tuntutan resmi kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Nias Barat maupun instansi teknis terkait:
Penjelasan Kriteria: Meminta transparansi dan penjelasan terbuka dari dinas terkait mengenai kriteria serta parameter mutlak yang digunakan dalam menetapkan KPM BSPS di Kabupaten Nias Barat.
Evaluasi & Penelusuran: Meminta dinas teknis turun langsung ke lapangan untuk menelusuri kejanggalan dokumen penetapan serta memverifikasi ulang kondisi fisik rumah para penerima yang telah terdaftar.
Pendataan Ulang: Mengibarkan desakan agar dilakukan pendataan dan verifikasi faktual ulang di Desa Lologolu guna memastikan seluruh bantuan bersumber dari anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah responsif terhadap aspirasi ini agar efektivitas dan integritas program penanganan rumah tidak layak huni di Nias Barat tetap terjaga.
Penulis : Tukari Gulo
Editor : Admin
Tinggalkan Balasan