Jawa Barat, Bekasi // kennedynews.id
Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pedang Keadilan Perjuangan (PKP) Provinsi Jawa Barat berlangsung lancar, sederhana, namun penuh khidmat. Momentum ini menjadi penanda awal konsolidasi gerakan sipil yang mengusung agenda penegakan hukum dan pemberantasan praktik-praktik menyimpang di tengah masyarakat. (Kamis,11/06/2026)
Dalam forum tersebut, Agus Irfani, SE., CIJ., CPW., secara resmi ditunjuk sebagai Ketua DPW LSM Pedang Keadilan Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat arah perjuangan lembaga dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan dinamika sosial-ekonomi di wilayah Jawa Barat.
Kepada media ini, Agus Irfani menegaskan bahwa pembentukan DPW ini berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta visi dan misi organisasi yang berorientasi pada supremasi hukum. Ia menyampaikan bahwa kehadiran LSM PKP di Jawa Barat diharapkan menjadi “angin segar” bagi masyarakat yang selama ini mendambakan keadilan, transparansi, dan keberanian dalam mengungkap berbagai persoalan publik.
“LSM Pedang Keadilan Perjuangan hadir bukan sekadar simbol, tetapi sebagai kekuatan moral dan sosial untuk mendorong perubahan nyata, khususnya dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta kejahatan ekonomi,” tegas Agus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki mandat yang jelas, yakni melakukan agenda reformasi melalui penyelidikan, pengungkapan, dan pemberantasan praktik-praktik KKN di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Upaya tersebut akan dilakukan melalui media informasi yang kredibel serta penyusunan laporan pengaduan kepada pihak-pihak berwenang.
Tidak hanya itu, LSM PKP juga berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Melalui program pembinaan dan pelatihan, masyarakat didorong untuk memahami serta menegakkan supremasi hukum sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sisi lain, lembaga ini menaruh perhatian serius terhadap upaya menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang bersih dari praktik diskriminasi, kolusi, korupsi, serta ekonomi biaya tinggi. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pengembangan koperasi sebagai pilar kemandirian masyarakat.
Dalam kerangka kebangsaan, LSM Pedang Keadilan Perjuangan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi ini secara tegas menolak penggunaan isu SARA sebagai alat perjuangan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Selain itu, lembaga ini berkomitmen untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus aktif dalam mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang merata.
Dalam bidang lingkungan hidup, LSM PKP juga akan melakukan pengamatan, penelitian, serta pengujian terhadap dampak pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Termasuk di dalamnya, investigasi dan advokasi terhadap perusakan hutan yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia.
Pembentukan DPW di Jawa Barat ini menjadi langkah awal yang strategis. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, kehadiran LSM Pedang Keadilan Perjuangan diuji untuk benar-benar berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengungkap fakta dan penjaga kepentingan rakyat.
Dengan kepemimpinan baru dan semangat yang dibawa, publik kini menunggu sejauh mana LSM ini mampu membuktikan komitmennya, menembus praktik-praktik gelap yang selama ini kerap tak tersentuh, dan menghadirkan keadilan yang selama ini hanya menjadi janji.
Sumber :
TIM DPW JABAR
Tinggalkan Balasan